MENGKRITISI MAKNA PANCASILA


Kali ini saya akan sejenak mengajak anda semua untuk kembali belajar bahasa. Insya Allah tidak terlalu ruwet karena ini adalah bahasa kita (bahasa indonesia). Bagi yang ujiannya dapet diatas 8 malah udah gampang. Mungkin nanti akan timbul kontroversi atau ketidaksepahaman bisa langsung aja komen. hehe... karena ini adalah opini kita. cekidott...
Foto/Ils : http://azzam-global.blogspot.com

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara indonesia kini kembali menuai kontroversi. Berbagai elemen masyarakat terutama umat islam di indonesia menggugat pancasila yang nyata – nyata tidak pernah berhasil menyejahterakan masyarakat indonesia. Selain umat islam ada juga masyarakat yang merasa gerah terhadap pemerintah yang tak pernah menjalankan pancasila secara utuh. Semenjak pancasila ditetapkan sebagai dasar negara indonesia hingga kini, pancasila belum pernah diterapkan secara sempurna oleh pemerintahan indonesia. Inilah yang membuat negeri indonesia carut marut, menurut mereka (pembela pancasila).

Berbagai tandatanya pun muncul di benak masyarakat tentang apa sebenarnya pancasila itu. Benarkah pancasila merupakan dasar yang sudah pas diterapkan di negara indonesia? Atau memang pancasila hanyalah sebuah syair yang tidak pernah dapat ditafsirkan secara benar oleh seluruh masyarakat?

Saya akan membahas pancasila dari sudut yang berbeda yaitu dari segi kata – kata. Mungkin ini agak sedikit nyleneh tapi saya jamin ini ada benarnya juga. Jika kita amati tata bahasa dari setiap sila maka akan kita dapati bahasa yang “carut – marut” bahkan sulit untuk diartikan. Berikut saya tuliskan dulu sila – sila dalam pancasila.


“Ketuhanan” yang maha esa
“Kemanusiaan” yang adil dan beradab
“Persatuan” indonesia
“Kerakyatan” yang dipmpin oleh “Hikmat” “Kebijaksanaan” dalam “Permusyawaratan” “Perwakilan”
“Keadilan” sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Kalau tidak salah itu semua adalah 5 sila yang telah disepakati oleh indonesia. Nah, kata – kata yang dikasi tanda petik dua (“ “) itulah yang akan kita bahas. Mari kita mulai saja membahas kata demi kata. Jika kita amati dari kata yang ditandai tadi, semua kata itu mendapatkan imbuhan ke- an. Dalam ilmu bahasa indonesia imbuhan “ke – an “ memiliki berbagai makna, berikut penjelasannya :

Imbuhan ke-an

Imbuhan ke-an tidak pernah berubah bentuknya dalam kondisi yang mana pun. Imbuhan ini juga disebut imbuhan gabung atau konfiks.

Fungsi Imbuhan ke-an

Beberapa fungsi imbuhan ke-an adalah sbb.:

membentuk kata benda abstrak, misalnya keberanian, ketentraman, keindahan, dan sebagainya.
membentuk kata kerja pasif, misalnya kehujanan, kehilangan, keracunan, dan sebagainya.
membentuk kata sifat, misalnya keibuan, kebapakan, kekanak-kanakan, dan sebagainya.

Makna Imbuhan ke-an

Imbuhan ke-an mengandung beberapa makna menurut kata yang diimbuhinya, antara lain, menyatakan:


hal atau keadaan, misalnya pada kata berikut ini:
Ia tidak memiliki keberanian untuk bertanding.
Kecantikannya membuat banyak orang tergila-gila.
agak atau terlalu, misalnya pada kata berikut ini:
Sayur itu keasinan.
Setelah bekerja seharian dia tampak kelelahan.
terkena, misalnya pada kata berikut ini:
Ia sakit karena kehujanan.
Duduklah di bawah pohon biar tidak kepanasan.
tempat, misalnya pada kata berikut ini:
Orang-orang berkumpul di kelurahan.
Dia tidak berada di kediamannya.
menyerupai atau memiliki sifat seperti, misalnya pada kata berikut ini:
Gadis itu tampak keibuan.
Janganlah kekanak-kanakan.
sangat merasakan, misalnya pada kata berikut ini:
Dia tampak kesakitan.
Gunakan selimut biar tidak kedinginan.

Jika kita memasukkan kata – kata dalam setiap sila dari pancasila tersebut ke dalam makna di atas, maka kita akan sulit mengartikan sila – sila tersebut. Misalnya :

Kata KETUHANAN, berasal dari kata dasar TUHAN mendapatkan imbuhan ke – an menjadi KETUHANAN. Apa arti ketuhanan yang pas coba? Apakah

Hal atau keadaan Tuhan? Saya rasa tidak pas.
Agak atau terlalu Tuhan? Tidak pas juga.
Terkena Tuhan? Walah makin ngawur.
Tempatnya Tuhan? Wah mengkhayal.
Menyerupai atau Memiliki sifat seperti Tuhan? Ini mungkin sih, tapi jika disambung dengan kata selanjutnya “Memiliki sifat seperti tuhan yang maha esa”(sila 1). Malah artinya jadi nyleneh. Berati bukan ini.
Sangat merasakan Tuhan? Ini malah tidak mungkin sekali.

Jadi apa arti dari “ketuhanan yang maha esa” yang benar? Sulit sekali menemukan arti dari kata tersebut.

Selanjutnya kata KEMANUSIAAN mungkin ini ada yang pas artinya yaitu

Keadaan manusia yang adil dan beradab. Seperti apa keadaannya? Hehe...
Memiliki sifat manusia yang adil dan beradab. Ini agak pas lah.

Terus PERSATUAN kalau ini bisa diartikan sebagai keadaan yang menyatu.

Selanjutnya sila ke empat inilah yang paling membingungkan

KERAKYATAN yang dipimpin oleh HIKMAT, KEBIJAKSANAAN dalam PERMUSYAWARATAN, PERWAKILAN. Sebuah susunan paling amburadul dan tidak bakalan bisa diartikan dengan benar.


KERAKYATAN artinya juga tidak jelas, arti yang paling mendekati hanyalah MENYERUPAI RAKYAT. Nah yang menyerupai rakyat itu apa? Nggak nggenah banget neh.
HIKMAT dalam kamus bahasa indonesia memiliki arti : kebijakan, kearifan, kesaktian (kekuatan gaib).
KEBIJAKSANAAN memiliki arti kepandaian menggunakan akal budinya.
PERMUSYAWARATAN tidak ada artinya. Mungkin kalau kata dasarnya “musyawarah” jadinya “permusyawarahan”.
PERWAKILAN yang lebih mendekati adalah “tempat wakil – wakil”

Coba bayangkan saja kata – katanya. KERAKYATAN yang dipimpin oleh HIKMAT. Jadi RAKYAT dipimpin oleh HIKMAT? KEBIJAKSANAAN dalam PERMUSYAWARATAN. Sampai disini udah bingung artinya, ditambah lagi kata PERWAKILAN. Waduuhh.. makin riweuh.

Kalau dicoba arti lain yaitu “yang menyerupai rakyat dipimpin oleh kearifan yang pandai menggunakan akal budinya dalam permusyawaratan di tempat wakil – wakil”.

Kira –kira anda bisa paham apa tidak maknanya? ?????

Sila ke lima, KEADILAN SOSIAL bagi seluruh rakyat indonesia. Yang ini agak mendingan.

Penulis menyimpulkan :

Bahwa pancasila itu tidak memiliki arti yang jelas sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda. bahkan Ir. Sukarno pun tidak menuliskan dengan jelas tafsir dari pancasila. Ir. Sukarno hanya menuliskan lima sila itu tanpa adanya kitab penjelasan yang jelas. Kalau boleh dikatakan pancasila hanya sekedar JUDUL dan DAFTAR ISI saja. Karena penjelasannya tidak ada.

Maka pantas saja jika di dalam pemerintahannya Ir. Sukarno menafsirkn pancasila itu sebagai NASAKOM (Nasionalis, Agamis, Komunis). Sedangkan di jaman Suharto pancasila diartikan sebagai asas tunggal di indonesia. Begitulah jika kita tidak jeli memahami sesuatu yang memang sulit dipahami. Pancasila itu hanyalah lima sila yang tiada arti. Namun anehnya banyak orang yang rela mati demi memperjuangkan pancasila. Yang lebih parahnya lagi, mereka yang memperjuangkan pancasila adalah orang – orang islam. Padahal saya yakin mereka juga tidak mengerti apa yang mereka perjuangkan. Mereka tidak pernah mengerti apa arti pancasila yang sesungguhnya. Karena yang mendorong mereka untuk berjuang mati – matian hanyalah materi belaka. Inilah fakta ironi negeri ini.

Para pejuang pancasila masa kini seolah – olah menuhankan pancasila. Berbagai cara dilakukan agar pancasila tetap menjadi asas negeri ini. Padahal jika kita melirik kembali kepada sejarah, sang pecentus pancasila yakni Ir. Sukarno pun tidak pernah mengagung – agungkan pancasila. Ir. Sukarno juga mengatakan bahwa pancasila masih bisa diperas kembali menjadi Tri Sila. Yakni Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Bahkan dari Trisila tersebut bisa diperas kembali menjadi Ekasila, yakni Gotong Royong.

Kok anehnya orang – orang jaman sekarang malah rela memperjuangkan apa yang tidak jelas. Bahkan sang pecentusnya saja tidak segitunya membela pancasila. Ini malah yang bukan pecentusnya rela mati. Apa ini ndak keblinger namanya?

Ini sama saja mereka pergi ke dukun untuk menanyakan sesuatu. Ketika dukun itu memberikan jawabannya, maka mereka langsung percaya 100 % kepada si dukun tersebut. Padahal dukunnya juga tidak yakin akan apa yang diramalkannya itu. Hehehe...

Anda yakin sama pancasila??
Maka sama aja anda yakin sama ketidakjelasan. 
Karena pancasila cuman JUDUL + DAFTAR ISI saja, tanpa penjelasan, tanpa isi yang jelas. Kayak gini kok mau dijadikan landasan. Ya malah kacau jadinya, kayak sekarang
------------------ Source : FB Notes

KEKERASAN DI NEGARA PANCASILA - TANAH PAPUA

KEKERASAN DI NEGARA PANCASILA - TANAH PAPUA
I.            PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia dan secara yuridis pula pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia sehingga seluruh komponen kehidupan bernegara maupun bermasyarakat haruslah wajib didasari oleh Pancasila. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan di negara Pancasila dan itu bukanlah hal baru. Kekerasan di negara Pancasila merupakan kekerasan yang sarat makna. Kekerasan di negara Pancasila terutama di tanah Papua merupakan sebagian kekerasan dari sekian banyak kekerasan yang ada. Di sini akan dipaparkan bagaimana kekerasan yang terjadi di tanah Papua dan bagaimana proses penyelesaiannya. Memang untuk mengupas masalah di Papua bukanlah hal yang mudah dan gampang. Karena itu, hanya sebagian masalah yang akan dibahas di sini. Masalah-masalah yang kiranya membuka mata kita untuk memandang ke Timur jauh Papua.
Jubi
II.            KEKERASAN DI NEGARA PANCASILA - TANAH PAPUA
1.      Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menyatakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia. Dengan keputusan ini pula, secara yuridis pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia sehingga seluruh komponen kehidupan bernegara maupun bermasyarakat haruslah wajib didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar Negara dapat memberi akibat hukum dan filosofis; yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila.
2.      Persatuan Sebagai Persatean
Persatean merupakan pembalikan dari Persatuan yang mana istilah ini dipakai untuk mengkritik persatuan yang merupakan nilai adiluhur bangsa indonesia yang telah diperjuangkan selama ini. Persatuan yang telah diperjuangkan itu telah pudar dalam diri bangsa Indonesia karena banyak diwarnai dengan tindakan kekerasan. Pancasila sebagai dasar negara hanya sebagai alat bagi pemerintah untuk menindas masyarakat. Persatuan dan kesatuan yang merupakan jalan menuju kemerdekaan sejati, malah dibalik sebagai jalan penindasan dan penghancuran terhadap harkat dan martabat masyarakat. Dewasa ini, arti  bhineka tunggal ika “berbeda-beda tetapi satu” malah diabaikan sehingga perbedaan yang menjadi satu telah dipecah-pecahkan dan akhirnya perbedaan itu nampak dalam setiap komponen sehingga menghilangkan rasa persatuan. Ernest Renan melalui tulisannya yang amat terkenal “What is Nation?”, mengatakan bahwa nation adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun pengorbanan.
ketika melihat berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di negeri ini, maka dimanakah pancasila sebagai dasar negara? Dimanakah makna bhineka tunggal ika? Semuanya telah diporak-porandakan sehingga muncul pertentangan di antara berbagai etnis, suku, budaya dan agama. Peristiwa ini membuat masyarakat semakin tidak bebas dalam melangsungkan hidupnya. Ketidakbebasan ini akhirnya disimpulkan sebagai suatu gejala “homo homini lupus” yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Berbagai tindak kekerasan yang terjadi negara Pancasila menunjukan bahwa bangsa ini sedang mempraktikan homo homini lupus bagi masyarakatnya.
3.      Konflik Di Tanah Papua
Inti dari setiap konflik adalah perbedaan kepentingan dan pendapat. Pihak yang satu ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhintungkan pihak lain. Perbedaan pendapat dan kepentingan ini bisa menjadi sebuah gangguan yang luar biasa dasyat jika tidak ada suatu dasar  kebersamaan yang membantu mengatasi masalah tersebut.
Konflik di Tanah Papua sudah dimulai sejak Indoseia menguasai Papua pada tanggal 1 Mei 1963. Konflik yang terjadi di Tanah Papua hingga kini belum dituntaskan secara komprehensif dan menyeluruh, kendati telah diupayakan penyelesaiannya melalui berbagai cara. Cara penyelesaian konflik di Tanah Papua selalu berakhir dengan kekerasan. Fakta sejarah di Papua memperlihatkan secara jelas dan gamblang bahwa dalam rangka menyelesaiakan konflik Papua, pemerintah telah melakukan sejumlah operasi militer secara besar-besaran di Tanah Papua, 
seperti Operasi Sadar (1965-1967), 
Operasi Brathayudha (1967-1969), 
Operasi Wibawa (1969), 
Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977),   
Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), 
Operasi Galang I dan II (1982), 
Operasi Tumpas (1983-1984), dan 
Operasi Sapu Bersih (1985). 
Jalan kekerasan yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua juga dinyatakan melalui operasi militer yang dilancarkan di Mapunduma (1996), dan peristiwa pelanggaran HAM di Wasior (2001). Kekerasan masih dipakai pula oleh militer sebagai jalan penyelesaian konflik seperti dinyatakan melalui operasi militer di Wamena (2003) dan di Kabupaten Puncak Jaya (2004). Upaya penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan ini telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak terutama di pihak Orang Papua khususnya mereka yang berada di daerah-daerah terisolir. Kebanyakan konflik di Tanah Papua hanya dilihat sejauh mata memandang. Namun dibalik apa yang terlihat tersimpan begitu banyak konflik yang seolah-olah terus ditutup-tutupi. Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Tanah Papua tidak bisa lagi diatasi melalui jalan kekerasan, karena kekerasan hanya menambah luka dan penderitaan bahkan korban di masyarakat Papua.
Setelah jalan kekerasan yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua tidak berhasil, maka pemerintah beralih ke Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 12 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Profinsi Papua sebagai pengejawantahan dari ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999, dan Ketetapan MPR RI No. IV/2000. Hal ini dipandang sebagai sebuah komitmen nasional untuk dijadikan solusi yang realistis terhadap berbagai konflik yang melatarbelakangi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Namun pemberlakuan Undang-Undang Otsus tersebut yang sudah berjalan 10 tahun tidak berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Otsus hanyalah sebuah dongeng yang dikisahkan pemerintah kepada rakyat Papua. Seluruh komponen masyarakat Papua menyadari bahwa pemberlakuan Otsus hanya menambah derita dan ketidak-percayaan kepada pemerintah. Bahkan setelah pemberlakuan Otsus pun masih terjadi kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) diberbagai daerah di Tanah Papua, seperti kasus Wasior (2003) yang menewaskan 4 orang dan di Wamena (2005) yang mengorbankan 9 orang. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal total dalam menangani konflik di Tanah Papua. Otsus yang dikumandangkan pemerintah telah gagal total dan tidak  memiliki arti lagi.
4.      Dialog – sebuah langkah awal menuju kedamaian
Tidak ada jalan lain untuk mengatasi konflik di Tanah Papua selain melalui dioalog. Dialog merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh bersama, antara pemerintah dan segenap rakyat Papua dalam mengatasi konflik tersebut. seperti yang telah ditegaskan diatas bahwa kekerasan tidak dapat lagi menyelesaikan masalah di tanah Papua, melainkan hanya menambah luka dan korban.  Sesungguhnya dialog sudah dicanangkan sejak lama namun tidak pernah direalisasikan karena ada kemungkinan bahwa pemerintah mencurigai akan adanya pembahasan tentang kemerdekaan dalam dialog tersebut. sedangkan menurut Neles Tebay, ‘’pemerintah Indonesia sebagai pemerintah dari suatu bangsa yang besar tidak mungkin mau berdialog dengan orang Papua. Dia meyakini bahwa pemerintah belum meninggalkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh dan komprehensif melalui suatu dialog damai. Keyakinannya juga didasari pada kenyataan bahwa pemerintah sudah mempunyai pengalaman dalam berdialog dengan pihak separatis dan atau menfasilitasi dialog dan perundingan bagi kelompok dan pemerintah di negara lain’’.
Jika pemerintah sudah mempunyai sikap curiga terhadap orang Papua, maka perlu diketahui bahwa orang Papua juga mempunyai sikap tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Sikap ketidakpercayaan orang Papua terhadap pemerintah didasari pada janji-janji yang dilontarkan pemerintah kepada orang Papua dan jarang dipenuhi. Sikap ketidakpercayaan ini sudah tercover pada setiap komponen masyarakat Papua dengan mengatakan, “pemerintah baku tipu”. Hal ini menunjukan bahwa orang Papua memandang pemerintah sebagai pembual belaka yang sudah berkalai-kali membohongi mereka. Sikap ketidakpercayaan ini merupakan suatu kendala besar yang perlu diatasi bila ingin menuju ke sebuah dialog damai.
Kita semua telah mengetahui bahwa dialog telah dikumandangkan oleh kedua belah pihak sudah sejak lama. Dari pihak pemerintah sendiri telah membuat sebuah komitmen untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog. Hal ini telah dinyatakan secara public oleh presiden Yudhoyono  bahwa konflik di Tanah Papua harus diselesaikan secara damai dengan mengutamakan dialog dan persuasi. Presiden Yudhoyono menegaskan pula dalam pidato kenegaraan pada tahun 2005 bahwa “The government wishes to solve the issue in Papua in a peaceful, just and dignified manner by emphasizing dialogue and persuasion. The policy for the settlement of the issue in Papua is placed on the consistent implementation of the special autonomy, as just, comprehensive and dignified solution”. Sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Yudhoyono, Hassan Wirayuda selaku menteri Luar Negeri (Menlu) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengutamakan solusi tanpa kekerasan dalam mengatasi konflik Papua: “The sucessfull peace process in Aceh should inspire a similiar move for a non-violent solution in Papua”. Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh pemerintah indonesia telah memperlihatkan sebuah sikap terbuka dan mau untuk berdialog dengan orang Papua secara damai.
Sedangkan dari pihak Papua yang telah diungkapkan oleh OPM dan ditegaskan kembali oleh West Papua National Coalition for Leberation (WPNCL) bahwa “WPNCL will continue to seek internationally mediated negotiation with the Republic of Indonesia as the best way resolving the angoing armed conflict promoted by the Indonesian security forces and reversing the disastrous human rights and spiraling health situation of the West Papuan people”. Dengan demikian, diharapkan agar proses penyelesaian konflik di tanah Papua dengan cara dialog bisa berjalan dengan lancar dan damai karena sudah ada kemauan dari kedua belah pihak. Memang harus diakui bahwa konflik yang terjadi di Papua bukanlah konflik ringan dan sepeleh, melainkan sebuah konflik yang begitu besar dan berat sehingga diperlukan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara intensif dan menyeluruh.
III.            KESIMPULAN
Kekerasan yang terjadi di negara Pancasila merupakan suatu proses pembelajaran agar kita membuka mata untuk melihat dan menyelesaikannya secara damai baik melalui dialog maupun yang lainnya tanpa harus ada kekerasan. Negara yang bersumber pada Pancasila kiranya selalu berjalan searah dengan apa yang telah menjadi pedoman dasar seperti yang telah dikatakan oleh Ernest Renan melalui tulisannya yang amat terkenal “What is Nation?” yang mengatakan bahwa negara adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun pengorbanan. Jika hal ini sungguh dihayati oleh semua komponen, maka kekerasan yang selama ini terjadi baik di Tanah Papua maupun di mana saja akan teratasi.
IV.            REFERENSI
Latif,  Yudhi. Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila,        Jakarta: Gramedia, 2011.
Magnis-Suseno, Frans. Etika politik. Prinsi-prinsip Moral Dasar Kenegaraan          Modern, Jakarta: Gramedia, 1987.
SKP Jayapura, Tim, Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi, Dasar Menangani        Konflik di Papua, Tim SKP Jayapura, 2006.
Tebay, Neles, Dialog Jakarta-Papua – Sebuah Perspektif Papua, Jakarta: SKP       Jayapura, 2009.
Wahana, Paulus, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Kanisius, 1993. dicopas dari http://senandungilmiah.blogspot.com 
Back To Top