DEMO MAHASISWA | Persoalkan Dana Bantuan Pendidikan

Fakfakinfo.com_ sekitar 70 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di Fakfak maupun di luar Fakfak, yang tergabung dalam Himafa (Himpunan Mahasiswa Fakfak), kemarin siang (31/7) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kedatangan mahasiswa yang dikoordinir oleh Amin Suaeri ini, bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa.

Dalam selebarannya, Himafa mempertanyakan pemberian bantuan pendidikan bagi beberapa pejabat, PNS dan anak pejabat  yang nilainyan dianggap cukup besar. Menurut mereka, pemberian dana bantuan pendidikan bagi pejabat, tidak pada mestinya. Sebab, jika dibagikan kepada para mahasiswa yang dalam kategori ekonomi kecil, tentu akan mampu menolong puluhan mahasiswa.

Sebelum ke Gedung Dewan, para mahasiswa berkumpul di Pasar Thumburuni seraya berorasi. Dan dalam kawalan aparat keamanan, para mahasiswa berjalan kaki sejauh 3 km menuju Gedung Dewan.

Sesampai di Gedung Dewan, mahasiswa diterima oleh beberapa anggota dewan yang ada, antara lain Ayuba Palembang, Semuel Hegemur, Wilhelmina Woy, Sunardi dan Ranreng Bustamin.

Ayuba Palembang, yang merupakan mantan guru SD ini, dalam sambutannya mengatakan bahwa permasalahan yang dibawa oleh mahasiswa, tidak dapat dijawab oleh Dewan sendiri, namun membutuhkan kehadiran pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran.

“Untuk itu, kami sudah meminta agar Pemerintah daerah mengirim utusan guna menjelaskan masalah ini kepada kalian semua. Jadi, silakan ditunggu beberapa saat,” ujar Ayuba Palembang.

Setelah ditunggu hampir satu jam, akhirnya Sekretaris Daerah Drs. Husen Thofer, MSi. dan Kepala DPPKAD, H. Hamid Kuman, SE. datang menemui para mahasiswa.

Di tengah guyuran rintik hujan, para mahasiswa duduk di lantai lapangan tengah Gedung Dewan mendengarkan penjelasan kedua pejabat utusan Pemda tersebut.

Kepala DPPKAD, H. Hamid Kuman menjelaskan, “Pemberian bantuan apapun bentuknya, kini diatur secara ketat dalam Permendagri No. 32 Tahun 2012. Permendagri ini mengatur masalah pemberian bantuan beserta pertanggung-jawabannya. Jadi, sekarang kami tidak bisa langsung memberikan bantuan tanpa direncanakan lebih dahulu. Artinya, siapa dan berapa bantuan diberikan, itu sudah harus dimasukkan dalam APBD,” jelas H. Hamid Kuman.

Sekretaris Daerah Husen Thofer mempertegas, bahwa untuk mendapatkan bantuan pendidikan, harus putra daerah dengan dibuktikan adanya KTP, KK dan kartu mahasiswa.

“Jika semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka permintaan bantuan segera diproses untuk dianggarkan.” Tegas Husen Thofer.

Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III  yang mendapat kesempatan berbicara mengingatkan mahasiswa untuk mengkritisi kerja eksekutif dan juga anggota dewan.

“Kawal terus kerja kami. Kalian jangan terjebak hanya mengkritisi masalah uang yang hanya 400 juta ini saja. Kalian lihat masalah yang lebih besar lainnya juga.” Tukas Wilhelmina yang mendapat predikat sebagai Srikandinya DPRD ini.

Melalui beberapa perwakilannya, mahasiswa kembali mengingatkan pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan bantuan pendidikan, serta mengingatkan untuk pemberian bantuan bagi mahasiswa yang akan memeasuki akhir pendidikan di STIKIP Ternate dan STIKIP Manokwari. (wah)

Sumber : http://fakfakinfo.com/2012/08/puluhan-mahasiswa-ngekuruk-dprd-persoalkan-dana-bantuan-pendidikan.html

Tweet