Wednesday, April 20, 2011

Temuan BPK terkait dugaan penyimpangan dana Otsus Papua


Jakarta (Solopos.com)–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terkait dana otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat. BPK menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran selama kurun waktu 2002-2010. Pemerintah pusat diketahui sudah mengucurkan dana mencapai Rp 28 triliun. “Temuan dana otsus dilaporkan ke Presiden dan DPR,” kata anggota BPK Rizal Djalil, Senin (18/4/2011).
Berikut temuan penyimpangan penggunaan dana Otsus Papua yang ditemukan BPK:
1. Rp 566 miliar pengeluaran dana Otsus tidak didukung bukti yang valid. Dalam pemeriksaan tahun 2010 dan 2011, ditemukan Rp 211 miliar tidak didukung bukti termasuk realisasi belanja untuk PT TV mandiri Papua dari tahun 2006-2009 senilai Rp 54 miliar tidak sesuai ketentuan. Dan Rp 1,1 miliar pertanggunganjawaban perjalan dinas menggunakan tiket palsu. Serta temuan sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti Rp 354 miliar.
2. Pengadaan barang dan jasa melalui dana Otsus senilai Rp 326 miliar tidak sesuai aturan. Antara lain: Pertama, Rp 5,3 miliar terjadi di Kota Jayapura tahun anggaran 2008 tidak melalui pelelangan umum. Kedua pengadaan dipecah Rp 1.077.476.613 terjadi di Kabupaten Merauke tahun 2007 dan 2008. Ketiga, pengadaan tanpa adanya kontrak Rp 10 miliar yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, tahun anggaran 2009. Di samping itu terdapat temuan tahun 2002-2009 yang belum ditindaklanjuti Rp 309 miliar.
3. Rp 29 miliar dana Otsus fiktif. Dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan atau fiktif. Rincian kegiatan fiktif tersebut: detail engineering design PLTA Sungai Urumuka tahap tiga Rp 9,6 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
Kedua, detail engineering design PLTA Sungai Mambrano tahap dua Rp 8,7 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Ketiga, studi potensi energi terbarukan di 11 kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Keempat, fasilitas sosialisasi anggota MRP periode 2010-2015, Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat daerah tahun 2010. Sedangkan bagian tindak lanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar.
4. Rp 1,85 triliun dana Otsus periode 2008-2010, didepositokan. Dengan rincian Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan nomor seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan nomor seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Papua dengan no seri A09610 per 4 Januari 2010. Penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan dengan pasal 73 ayat 1 dan 2 Permendagri 13 th 2006.
“Kegiatan fiktif tersebut akan sangat pasti menjadi persoalan hukum. Dana tersebut harusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan rakyat Papua,” tutur Rizal.
Baca Selengkapnya -

Friday, April 15, 2011

Bandara Baru Menjadi Kebutuhan Masa depan

Fakfakinfo,- Rencana akbar Pemerintah Kabupaten Fakfak membangun Pelabuhan Udara (bandara) baru di kawasan Siboru, Distrik Fakfak Tengah yang direncanakan mampu melayani pesawat berbadan besar, menjadi skala prioritas utama sebagai solusi mengatasi kebutuhan alat transportasi masa depan.

Dengan proyek akbar yang menelan biaya “gajah tambun” ini, diharapkan sektor perekonomian, pendidikan serta sektor lain, dapat lebih ditingkatkan. Disinggung kemajuan perkembangan rencana Bandara tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Taufik Heru Uswanas, S.Sos. menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap administrasi serta menunggu respon dari pemerintah pusat. “Masih dalam tahap administrasi. Kami masih menunggu respon pemerintah pusat. Dalam tahap selanjutnya akan dilakukan studi kelayakannya.” Jelas Taufik Heru Uswanas. Menurut Heru, pembangunan Bandara sangat mendesak.

Bandara Torea yang telah ada saat ini, dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Fakfak ke depan. “Bandara baru tersebut merupakan kebutuhan. Dengan layanan pesawat berbadan besar, maka salah satu sektor, contohnya sektor ekonomi, akan meningkat. Komoditas dari dan ke Fakfak akan lebih lancar dan lebih cepat,” ujarnya. “Jika ekonomi meningkat, maka biasanya akan diikuti peningkatan pada sektor yang lain.

Lebih jauh, jika transportasi mudah dan cepat dapat dipenuhi, maka harga kebutuhan pokok diharapkan menjadi lebih murah. ” Lanjutnya. Terkait dukungan masyarakat, menurut Heru, masyarakat memahami dan mendukung rencana tersebut. “Masyarakat sekitar mendukung rencana ini. Responnya positif. Meski begitu, untuk hal lain menyangkut hak-hak masyarakat adat sekitar, masih belum dibicarakan secara detail. Ini menjadi kewenangan Bupati. Intinya, masyarakat mendukung.” Jelas Heru.

Memang, sebagai contoh, pemasaran komoditas laut selama ini sering terganjal masalah trasportasinya. Permintaan udang, lobster atau kepiting, sering tidak mampu dipenuhi, disebabkan pembeli biasanya meminta hasil laut fres atau segar. Jika mengirim denga kapal laut milik PT. Pelni, selain intervalnya setiap dua minggu sekali, juga lama dalam perjalanannya. (wah)
Sumber :
FAKFAK INFO


Baca Selengkapnya -

ALAMAT SEKRETARIAT

FAKFAK DALAM GAMBAR

Entri Populer

Followers

Blogger template 'CoolingFall' by Ourblogtemplates.com 2008